Ketua DPR: TNI, Polri dan BIN Harus Antisipasi Konflik Jelang Tahun Politik

Daftar Isi

Bamsoet

INDOMETRO.ID -  TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus terus memantau manuver ataupun gerakan-gerakan politik yang berpotensi menciptakan adu domba dan mengorbankan masyarakat. Ketiga institusi negara itu juga harus selalu mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk akibat manuver para politisi.

Demikian disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/9). 

Bambang merespons potensi gesekan akibat deklarasi #2019GantiPresiden dan penolaknya yang berujung ricuh. Belum lama ini gesekan antara massa pendukung #2019GantiPresiden dan penolaknya terjadi di Pekanbaru, Riau serta Surabaya, Jawa Timur.

"Sejauh ini kinerja TNI, Polri dan BIN patut diapresiasi karena berhasil menetralkan kondisi di masyarakat di tengah maraknya manuver para politisi. Tindakan antisipatif patut diteruskan. Pimpinan DPR berharap apa yang terjadi di Surabaya dan Riau belum lama ini tidak berulang di kota-kota lainnya," kata Bambang.

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, seyogianya suasana menuju tahun politik 2019 tetap menyenangkan. Selain itu, suasana kondusif di masyarakat juga harus dipertahankan meski ada perbedaan sikap soal polirik. Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menambahkan, deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah. Bahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat, gerakan #2019GantiPresidentidak bisa disalahkan.

BACA JUGA:

• Gubsu-Wagubsu Evaluasi SKPD Pemprovsu
• Kepala Badan Kepegawaian Divonis 2 Tahun
• Program USAID di Sumut, Akses Air Minum dan Pengolahan Limbah

“Pun, ketika para pegiat deklarasi itu punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya,” tegasnya.

Namun, ketika pergerakan massa pendukung deklarasi dan penolaknya berpotensi menimbulkan bentrok hingga mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), maka negara punya kewenangan untuk bertindak melalui aparat.

“Aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan,” demikian Bambang Soesatyo. (rmol)