Soal Pungli Kemendagri Paling Banyak Dilaporkan

Daftar Isi

Ilustrasi

INDOMETRO.ID  – Ketua Satgas Saber Pungli, Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno mengaku menerima 36.427 laporan atau aduan serta telah melakukan 7.439 Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejak 28 Oktober 2016 hingga 15 Oktober 2018 terkait Pungutan Liar alias Pungli.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi lembaga yang paling banyak dilaporkan. “Instansi yang paling banyak dilaporkan, yakni Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Komjen Putut di Kejagung, Jakarta Rabu (17/10/2018).

Kemudian disusul Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian, Kementrian Perhubungan, Kementrian Agraria Tata Ruang dan BPN, “Untuk daerah yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara,” ungkapnya.

Jendral bintang tiga menambahkan, pengaduan diterima melalui beragam kanal. Laporan melalui SMS kode 1193 sebanyak 23.440, email 6.641, laporan aplikasi web 2.877, call center 193 sebanyak 2.325, surat 965 aduan, dan pengaduan langsung sebanyak 179.

Masalah yang paling banyak diadukan adalah pelayanan masyarakat dengen jumlah 50 persen. “Pendidikan 20 persen, hukum 8 persen, perizinan 5 persen, kepegawaian 5 persen, pengadaan barang dan jasa 5 persen, dan lain lain 5 persen,” tukasnya.
Sementara 7.439 kasus terkena OTT Pungli dengan jumlah tersangka sebanyak 12.146 orang.

BACA JUGA:

Harga-Harga Naik, KSPI Tolak Kenaikan Upah Minimum 2019 Sebesar 8,03 Persen

KPK Geledah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bekasi

Habib Rizieq Diusik Lagi, Novel Bamukmin Cs Praperadilankan Sukmawati

Dari jumlah tersebut, 3.191 kasus masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, 40 kasus masih dalam tahap P19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi), dan berkas dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 286 kasus.

“Tahap penuntutan 3 kasus, sedang dilaksanakan sidang 66 kasus, sudah divonis 160 kasus, SP3 (dihentikan) 28 kasus, sedangkan 3.665 kasus diserahkan kepada instansi terkait untuk dilakukan penindakan secara internal,” pungkasnya. (pk)