Pemerintah Harap TNI-Polri Dapat Bersinergi Dengan Pemda Percepat Vaksinasi
Jakarta, Indometro.id -
Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama baru mencapai 45,03% dan untuk dosis kedua 25,29%. Untuk itu, pemerintah berharap TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi, terutama di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi.Hal ini tentunya merupakan salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity), karena dapat memperkecil resiko masyarakat tertular Covid-19 saat beraktivitas. Bagi Indonesia, untuk mencapai herd immunity adalah 70% dari total penduduk yakni 208,5 juta jiwa dengan dua dosis vaksin.
Lebih lanjut, Wapres
menjelaskan bahwa dibutuhkan upaya extra ordinary dan masif
guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia
dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama 1 tahun.
“Dalam rangka upaya
itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri
untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional,” tegasnya.
Pada seminar yang
mengusung tema “Strategi Optimalisasi Peran TNI Polri Mempercepat Herd Immunity
guna Pemulihan Ekonomi dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional” ini, Wapres
mengungkapkan bahwa menurut catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi
harian per minggu di tanah air telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.
“Dengan kecepatan
vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan 7 bulan dari sekarang atau
sekitar pertengahan tahun 2022 untuk mencapai cakupan 70%,” ujarnya.
Namun, sambung Wapres,
apabila proses vaksinasi ingin selesai pada akhir 2021, maka kecepatan vaksinasi
perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari.
“Langkah ini juga akan
disertai insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi
target vaksinasi yang telah ditetapkan,” tuturnya.
Selain itu,Wapres menyebut prioritas sasaran vaksinasi juga perlu diberikan kepada kelompok lanjut
usia (lansia), yang per 3 Oktober 2021 baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis
pertama, dan dosis yang lengkap baru 4,4 juta orang, dari jumlah sasaran lansia
seluruhnya sebanyak 21,5 juta orang.
“ Sedangkan untuk
mendukung dibukanya kembali pendidikan tatap muka (PTM) kita juga perlu
memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan
sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru
2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis yang ke-1, sedangkan
yang telah mendapat dosis yang ke-2 adalah 2,1 juta orang,” paparnya.
Untuk itu, menurut Wapres, cakupan vaksin bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, serta siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya kluster baru di sekolah.
“Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka,” pesannya.
Terakhir Wapres menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri yang
sejauh ini telah berperan secara signifikan dalam meningkatkan cakupan vaksin.
“Saya juga
mengapresiasi pengabdian dan kerja keras para Bintara Pembina
Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah dilatih menjadi tracer.
Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau
pelacakan penularan virus Covid-19 di masyarakat,” pungkasnya. (*)
Posting Komentar