Seruan Moral Civitas Akademika UNNES Mendesak Netralitas Pemerintah Dalam Pemilu 2024
Mereka mengekspresikan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi sambil menampilkan spanduk bertuliskan "Pelecehan Terhadap Institusi Darurat Demokrasi" dan "Negara adalah Aset Bersama, Bukan Milik Keluarga".
Perwakilan civitas akademika UNNES, Drs. Sugiyarto SL, M.Si. mengatakan bahwa seruan ini telah melalui proses perumusan selama empat hari terakhir. Dia berharap agar proses pergantian kepemimpinan setiap lima tahun dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Kita dukung pemilu untuk pergantian pemimpin lima tahun secara normal, wajar, biasa saja, sesuai rule of game yang ada. Diskusi telah berlangsung selama hampir empat hari, bahkan hingga larut malam kemarin hingga pukul 19.00 untuk merumuskan pernyataan ini," ujarnya.
Sementara itu, salah satu profesor Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Prof. Dr. Issy Yuliasri mengungkapkan bahwa keprihatinannya terhadap ancaman baru terhadap demokrasi Indonesia yang menggunakan dalih hukum. Dia menekankan bahwa cita-cita reformasi untuk menciptakan negara yang demokratis, masyarakat yang adil dan sejahtera, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum, sedang terkikis oleh perilaku kekuasaan oligarkis yang mengintimidasi kebebasan sipil dan menyalahgunakan kekuasaan.
"Kondisi ini semakin diperparah oleh lunturnya keteladanan penyelenggara negara dan maraknya ‘manipulasi simbolik’ para elite politik. Penyelenggara negara semakin terbiasa mengeksploitasi simbol-simbol populisme guna mendapatkan legitimasi publik sesaat, yang sejatinya mengaburkan hakikat demokrasi," ungkapnya.
Cita-cita reformasi untuk menciptakan negara yang demokratis, kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum tergerus oleh oligarki yang intimidatif terhadap kebebasan sipil dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Kami serukan kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN), untuk menegakan netralitas dan tidak mau diperalat oleh kekuasaan untuk kepentingan sesaat dengan mengorbankan integritas dan komitmen pada penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," tambahnya.
Disisi lain, Presiden BEM KM UNNES, Sajiwo mengatakan civitas akademika perlu menyikapi situasi politik saat ini. Harapannya proses pemilu tidak mengorbankan rakyat.
"Seruan moral dari Bumi Sekaran. Karena kampus sebagai oase di tengah gurun kekeringan. Ada kekeringan moral, kekeringan etik. Kasat mata bisa dilihat dengan jelas bahwa etika kemudian moral dimanipulasi atas nama hukum," tegas Sajiwo.
Dirinya berharap bahwa proses pemilu kali ini jangan ada manipulasi kekuasaan dengan masyarakat yang menjadi korban.
"Harapannya sederhana dari kami proses pemilu adalah supremasi kedaulatan rakyat dan sebagai bentuk kedaulatan politik bagi masyarakat. Jangan sampai pemilu dan demokrasi ini menjadi salah satu instrumen manipulasi kekuasaan untuk kembali menemukan supremasi kekuasaan dengan mengorbankan masyarakat," imbuhnya.
Pernyataan sikap dibacakan oleh Prof. Dr. Issy Yuliasri, seorang profesor dari FBS Inggris. Di antaranya terdapat Prof. Harry Pramono, Prof. Tri Marhaeni Pudji Astuti, Prof. Bambang Priyono, Prof. M. Jazuli, dan Prof. Tjetjep Rohendi Rohidi.
Berikut enam poin seruan mahasiswa, dosen, hingga profesor di UNNES:
1. Kepada Presiden/Wakil Presiden, para Menteri, dan seluruh pejabat negara untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan amanat reformasi, dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau keuntungan elektoral sesaat.
2. Kepada penyelenggara Pemilu untuk dapat mengedepankan asas jujur, adil dan transparan serta bertindak profesional bagi terciptanya pesta demokrasi 2024 yang bermartabat.
3. Kepada TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara untuk menegakkan netralitas dan tidak mau diperalat oleh kekuasaan untuk kepentingan sesaat, dengan mengorbankan integritas dan komitmen pada penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Kepada semua politisi untuk kembali kepada jati diri sebagai representasi kedaulatan rakyat, berjuang untuk rakyat dengan cara yang bermartabat, serta menjauhi sikap oportunistik dan perilaku manipulatif.
5. Kepada seluruh kaum cerdik-cendekia, agar menjaga integritas keilmuan, memperkokoh keberpihakan pada kebenaran, dan pada saat yang sama tidak menjadi bagian dari penyulut polarisasi masyarakat.
6. Kepada seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan guna mengawal tegaknya demokrasi yang bermartabat, konstitusi dan supremasi hukum, untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta amanat Reformasi.
Posting Komentar