Amrulloh Ketua LSM JERAT DPD Pesawaran Kritik Polemik MPAL

Daftar Isi

Pesawaran, Lampung, indometro.id - Kekisruhan dalam Lembaga MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung) baru-baru ini menuai kritik dari Amrulloh, Ketua LSM JERAT DPD Pesawaran. Menurut Amrulloh, perilaku para tokoh MPAL yang berselisih paham dan dipertontonkan ke publik sangat memalukan, terutama karena kurangnya koordinasi di dalam lembaga tersebut.

"Sungguh memalukan, ada apa dengan lembaga MPAL?, bukannya bersatu dan memikirkan bagaimana caranya masyarakat adat Lampung bisa lebih maju di segala bidang," kata Amrulloh, Sabtu (08/06/2024).

Amrulloh juga berpendapat bahwa keberadaan MPAL seharusnya dapat membantu masyarakat adat Lampung dalam segala bidang, termasuk di bidang pendidikan. Dia berharap MPAL dapat mencetak pemuda-pemudi (Muli Mekhanai) Lampung yang cerdas, berwibawa, dan bermartabat sehingga dapat membantu menjadikan Indonesia lebih maju dan rakyat lebih sejahtera.

Amrulloh juga memberikan pertanyaan kepada MPAL Provinsi Lampung, seperti sejauh mana MPAL telah mensosialisasikan amanat UUD 1945 terhadap masyarakat adat di Lampung. Selain itu, Amrulloh juga ingin mengetahui apakah dalam pembentukan MPAL Lampung telah dimusyawarahkan dengan seluruh tokoh adat yang ada di Lampung.

Meskipun demikian, Amrulloh mengakui bahwa ia sangat bersyukur bahwa masih ada orang-orang yang ingin membuka hati masyarakat adat Lampung, terutama para tokoh adat, untuk dibimbing dan ikut serta dalam memajukan negara. Menurutnya, dengan adanya MPAL Pesawaran, setidaknya masyarakat adat Lampung yang berada di Kabupaten Pesawaran dapat mengetahui dan mengerti kemajuan negara serta memiliki andil dalam menyampaikan amanat UUD 1945.

Amrulloh berharap bahwa masalah dalam MPAL sebaiknya diselesaikan dengan cara-cara adat, musyawarah, dan mufakat. Menurutnya, masalah seperti ini seharusnya tidak terpublikasi dalam pemberitaan, mengingat adat Lampung berdiri sebelum adanya undang-undang kenotariatan dan undang-undang Kemenkumham soal perkumpulan.

Amrulloh menegaskan bahwa perselisihan dalam MPAL sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik dan sesuai dengan adat, agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman antar tokoh MPAL. (*)