Masa Selek Paket HARUM Membludak, Lawan Terkocar Kacir

Daftar Isi

Masa Selek Acara Ritual Adat Paket HARUM di Halaman Rumah Gendang Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Lamba Leda Selatan kabupaten Manggarai Timur 

Manggarai Timur Indometro id 

Acara ritual Adat Selek paket HARUM di Gendang Kedel Watu Lanur menuai sorotan dari publik pasalnya masa yang hadir membludak hingga keluar kemah dan tak memperoleh tempat duduk.

Kampung Kedel yang bersejarah itu mendadak dipenuhi oleh Lautan manusia yang hadir dari berbagai pelosok Manggarai Timur, apalagi masa yang hadir merupakan 99% masyarakat kecil bukan Golongan PNS, atau kontraktor maupun kepala Desa.

Siprianus Habur yang merupakan Calon Bupati itu menyampaikan bahwa Paket HARUM akan bekerja sesuai Visi Misi dan program strategis yang sudah di rencanakan dengan baik.

Ia menyampaikan Paket HARUM tidak memiliki banyak program tetapi paket HARUM akan memprioritaskan pembangunan yang di butuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan dan dermaga agar ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Dirinya pun menyinggung program kerja yang telah dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya yang tidak pernah kerja tuntas, dan hanya terkesan semua orang dapat.

"Kerja hanya satu atau dua kilometer, yang pada intinya semua orang dapat tetapi hampir semua jalur tidak pernah tuntas. Seperti di kecamatan Lamba Leda, ada tiga jalur utama tetapi ketiga jalur itu tidak ada yang tuntas". Aee kerja pande Rangko ata (karena kerja hanya untuk semua orang dapat).

Menurut mantan kepala Desa itu, Paket HARUM tidak memiliki banyak program kerja tetapi akan memprioritaskan pembangunan yang betul-betul di butuhkan oleh masyarakat kecil lebih khusus pembangunan jalan dan jembatan.

Sementara itu Lucius Modo sebagai Calon Wakil Bupati menyampaikan beberapa program strategis Paket HARUM seperti akan membangun konektivitas antar pemerintah daerah dan kepala Desa, menyiapkan anggaran untuk memperhatikan kelompok Tani hingga membangun komunikasi lebih khusus melalui partai politik atau jaringan pusat lebih khusus kementrian.

Menurut mantan anggota DPRD itu tidak ada pembangunan jalan yang tuntas sehingga ia berencana untuk membangun konektivitas pemerintah daerah dengan kepala Desa dan ingin mendatangkan orang pintar untuk mendampingi kepala Desa agar bisa mengelola Dana Desa dengan baik sehingga bukan lagi Membangun Desa tetapi Desa Yang Membangun. Ujarnya di hadapan Lautan Masa yang hadir.

Dirinya mengakui bahwa sampai sekarang belum ada program Arisan dengan Kepala Desa atau kegiatan belajar mengajar dalam arisan dengan Kepala Desa.

"Rencananya untuk membangun konektivitas antar pemerintah daerah dan kepala Desa tetapi sampai sekarang belum ada program Arisan dengan kepala Desa. Ungkapnya, langsung disambut tepuk tangan dari Masa Yang Hadir".

Program yang dianggap strategis ini ternyata membuat orang merasa terganggu, hingga di dikritisi dan diserang oleh banyak orang dan di tuduh sebagai anggota DPRD yang cuci tangan bahkan dikaitkan dengan politik Romawi yaitu Pontius Pilatus.

Serangan-serangan ini tentunya tidak memiliki dasar karena yang di sampaikan oleh Calon Wakil Bupati Lucius Modo merupakan gagasan atau ide untuk membangun Manggarai Timur sesuai dengan potensi yang ada walaupun Sempat menyentil soal pencapaian pemerintah yang sebelumnya tetapi itu merupakan Kritikan yang memiliki dasar yang kuat.

Mengapa harus di kritik?

Sebenarnya jawabannya mudah sekali karena kita menganut sistem Demokrasi,dan tidak kalah penting juga merupakan bagian dari fungsi kontrol dan pengawasan seorang anggota DPRD kepada kepala Daerah atau seorang Bupati bukan alergi terhadap suatu kritikan.

Tetapi kalau misalkan di pihak sana merupakan bagian dari orde lama maka tidak apa-apa, intinya segala niat baik dari semua bakal calon karena mencintai wilayah Manggarai Timur bukan menyerahkan sebagian wilayah Manggarai Timur ke daerah atau kabupaten lain.

Persoalan pemecatan THL yang menciptakan pengganguran di Manggarai Timur perlu di perbaiki lagi,  pergantian nomenklatur kecamatan yang merugikan masyarakat perlu di pertimbangkan kembali serta menolak pemimpin yang mengadaikan tanah masyarakat untuk dijadikan tambang kepada investor asing.