Rapat Paripurna DPRD PALI Bahas APBD 2025, Kapolres Pantau Potensi Gangguan di Tahun Politik

Daftar Isi

Pali,indometro.id - 

Rapat Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI berlangsung pada Senin, 9 September 2024, pukul 11.00 WIB. Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten PALI dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati PALI Dr. Ir. H. Heri Amalindo, MM, Wakil Bupati Drs. H. Soemarjono, Sekda Kabupaten PALI Kartika Yanti, SH., MH., dan Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K., MH. Perwakilan dari instansi penegak hukum seperti Kajari PALI, Alfian Jauhari Hanif, SH., MH., serta Mayor Arm Broto dari Kodim 0404/ME-PALI turut hadir.

Fraksi-fraksi di DPRD PALI menyampaikan pandangan umum terkait rancangan APBD 2025, dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengarahkan anggaran pembangunan Kabupaten PALI tahun depan. Rapat berlangsung kondusif hingga pukul 13.00 WIB, dengan pengamanan ketat dari Polres PALI, khususnya Unit 1 Sat Intelkam.

Menghadapi tahun politik 2024, Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan. "Situasi politik yang mulai memanas bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kami terus memantau dan siap mengamankan jalannya proses politik di Kabupaten PALI, termasuk dalam rapat-rapat penting seperti ini," ujarnya.

Selain menjaga stabilitas politik, potensi tindak pidana seperti pencurian, perampokan, dan pencurian kendaraan bermotor (3C) juga menjadi perhatian utama. Polres PALI akan terus melakukan pengamanan hingga agenda rapat paripurna berikutnya pada pukul 15.30 WIB, di mana Bupati PALI akan memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi.

Rapat paripurna ini menjadi momen penting dalam perumusan kebijakan anggaran daerah. Namun, dengan situasi politik yang dinamis, kewaspadaan terhadap potensi gangguan tetap menjadi prioritas demi menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten PALI.