Aparat Sipil Negara Dan Kepala Kampung Jangan Berpolitik Praktis

Daftar Isi

Gambar hanya ilustrasi dalam pilkada 2024.

Elelim.Yalimo,Indimetro.id-Dalam konteks pilkada di Yalimo, keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Kampung serta Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah menimbulkan keprihatinan yang serius. Praktik berpolitik praktis di kalangan aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menjadi ancaman terhadap integritas dan kepercayaan dalam proses demokrasi di Yalimo.

Pemerhati Demokrasi di Yalimo dan  juga mantan ketua KPU yalimo  Yanes Alitnoe, pada media ini melalui pesan singkatnya,Jumat 01/11/2024 Memberikan catatan penting agar dapat di Ketahui bersama.

 

 1. *Keterlibatan Aparatur Pemerintah dalam Pilkada di Yalimo* 

Keterlibatan ASN dan Kepala Kampung dalam konteks politik praktis merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang yang mengatur netralitas aparat pemerintah dalam proses politik. Tindakan ini bukan saja melanggar etika, tetapi juga merusak prinsip demokrasi di Yalimo yang seharusnya bersifat transparan dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

 *2. Dampak Keterlibatan PPD, PPS dan KPPS jadi Partisan* 

Selain itu, keterlibatan penyelenggara menjadi partisan dari PPD dan PPS, dan KPPS yang seharusnya bertindak sebagai penyelenggara yang netral, jujur dan adil, juga merupakan ancaman serius terhadap proses pilkada Yalimo yang seharusnya bersih dan demokratis. Tindakan ini tidak hanya membahayakan integritas proses pemilihan, tetapi juga menciptakan ketidak adilan bagi calon lain yang bukan pilihan dari pihak-pihak yang terlibat dalam politik praktis.

 *3 Pengalaman Buruk dari keterlibatan ASN dan penyelenggara pilkada secara Sistematis Terstruktur dan Masif dari Kasus Sebelumnya* 

Pengalaman buruk dari kasus-kasus sebelumnya, seperti di Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kota Manado, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Cianjur, yang akhirnya mengakibatkan pembatalan hasil pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi pelajaran berharga bagi Yalimo. Keterlibatan aparat pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam skema permainan sistematis, terstruktur dan masif harus dihentikan demi menjaga integritas demokrasi dan keadilan bagi seluruh calon dan masyarakat Yalimo.

 *4. Pilkada Yalimo Perlu adanya Kepatuhan pada Perundang-undangan dari semua Pihak.* 

Yanes Alitnoe ,Menegaskan pentingnya setiap individu untuk menghormati perintah dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum. Hanya dengan memastikan proses pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, kita dapat memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkualitas di Yalimo.

 *5. Tantangan dalam Proses Pemilukada di Yalimo* 

Tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pilkada di Yalimo adalah mengubah mindset dan praktek politik praktis yang mempengaruhi aparat pemerintah serta penyelenggara pilkada. Perlunya penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan merupakan kunci utama dalam memastikan proses pilkada yang bersih dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat di Yalimo. 

 *6.Rekomendasi untuk Meningkatkan Integritas Pilkada di Yalimo untuk di perhatikan bersama.* 

1. Implementasi kode etik bagi ASN, Kepala Kampung, PPD, dan PPS yang mengatur tentang netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

2. Penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap proses pemilihan untuk mencegah intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

3. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah dan penyelenggara pilkada oleh Bawaslu Yalimo. 

4. Sosialisasi, edukasi dan pencegahan yang intensif kepada seluruh pihak terkait mengenai pentingnya menjaga integritas dan netralitas dan konsekuensi dalam setiap tahapan pemilihan oleh KPU dan Bawaslu Yalimo. 

Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen bersama untuk menjaga integritas pemilihan umum, Yalimo dapat menciptakan proses pilkada yang bersih, transparan, dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Mendukung demokrasi yang sehat dan berkualitas merupakan tanggung jawab bersama bagi semua elemen masyarakat dan pihak terkait dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi di Yalimo. Jika ada yang merasa dirugikan atau mengetahui tidak dibiarkan tetapi dengan bukti, bukti lapor ke Bawaslu Yalimo.tegas Yanes Alitnoe.