Dugaan Penyimpangan Keuangan, 32 Desa di Kabupaten Bengkalis di Laporkan Ke Kejari
Daftar Isi
BUTUH BANTUAN HUKUM ?
.png)
Kordinator I DPN PETIR bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tamperak Kabupaten Bengkalis Kembali melaporkan beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Selasa (24/3/2025).
Setelah menyerahkan laporan ke pihak Kejari, Arianto selaku Kordinator I DPN PETIR bersama Ketua DPD LSM Tamperak M.Riduwan menyampaikan bahwa laporan ini terkait dengan dugaan penyimpangan keuangan yang terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Bengkalis, Terutama terkait dengan Alokasi Dana Desa yang sudah ditetapkan menjadi APBDes Desa di masing-masing Desa.
Menurut Arianto, sebelum melaporkan persoalan ini secara resmi, mereka telah melayangkan surat klarifikasi secara resmi kepada pihak Desa untuk meminta penjelasan tentang realisasi tunda bayar pada 2017 yang disalurkan pada akhir tahun 2023 dan juga realisasi Kurang Salur anggaran 2023 kemarin.
"Kita juga mempertanyakan regulasi kurang salur pada sekitar bulan September 2024, yang mana ini kan dua mata anggaran yang diterima masing-masing Desa yang berbeda," ujar Arianto.
Baca Juga: loading
Disisi yang sama M. Riduwan menambahkan bahwa mereka telah melaporkan hampir 32 Desa, baik Desa yang ada di Kecamatan Bantan, Bengkalis, serta Desa di Tiga Kecamatan Daerah Daratan.
"Kita berharap kepada Kajari Bengkalis Sri Odit Megonondo selaku kepala kejaksaan Negeri Bengkalis secepatnya bisa menindaklanjuti laporan Ormas DPN Petir dan Tamperak ini sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujar M. Riduwan.
"Kami dari Koalisi Ormas dan LSM akan terus mengikuti perkembangan laporan yang telah kita sampaikan, Jika laporan ini tidak digubris oleh pihak Kejari kita akan melaporkan ke Kajati atau ke Kejagung bahkan jika perlu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar M.Riduwan
Tambah M Riduwan, Kita telah memiliki data di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis tinggal menyesuaikan pakta di lapangan," tambahnya.**
Posting Komentar