Reuni 212 Mampu Hambat Kecurangan Saat Pemilu

Daftar Isi

INDOMETRO.ID - Usulan Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief agar Reuni Akbar 212 kembali digelar sebelum hari pencoblosan, 17 April 2019 dinilai tepat. Sebab, kekuatan para Alumni 212 diyakini mampu menjadi pengawal demokrasi, sehingga tercipta pemilu yang jujur.

Demikian disampaikan Jurubicara BPN Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (8/2).

"Kekuatan 212 yang begitu besar mampu menjadi pengawal demokrasi dan bisa menghambat terjadinya kecurangan," katanya.

Menurut Ferdinand, Pemilu 2019 mesti dilakukan pengawalan oleh semua pihak, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Termasuk, lanjut dia, kekuatan gerakan rakyat 212 dianggap mampu ikut mengawal.

BACA JUGA:

• FPI Tebing Tinggi Mengadakan Pelatihan Da'i Iman Dan Khotib
• MENGERIKAN...Tabrakan, Sopir Trailer Ini Tewas Terpanggang Bersama Mobilnya
• MUNDUR...Pendaftaran Calon Pegawai PPPK Honorer K2 Dilaksanakan 10-16 Februari 2019

"Kita ingin 212 ini menunjukkan eksistensinya untuk menjaga suara rakyat yang harus dikawal. Suara rakyat adalah suara tuhan maka 212 harus menjaga itu," tutur Ferdinand.

Lebih lanjut, kadiv advokasi dan hukum Demokrat menilai inisiatif gerakan 212 untuk mengawal pemilu jujur pada Pilpres 2019 merupakan bentuk kepedulian masyarakat merespon kondisi demokrasi di tanah air.

"Ini kekuatan masyarakat yang bangkit karena kecurangan dipraktikkan secara vulgar dan nyata," demikian Ferdinand.(rml)