Dinamika 77 Tahun Perjalanan Polri di Bumi Pertiwi

Daftar Isi

Oleh : Imran Yusuf

Mengutip sejarah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lahir pada tanggal 1 Juli 1946 di bumi pertiwi melalui Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Di tanggal inilah setiap tahun diperingati sebagai hari Bhayangkara sampai saat ini. Menjelang 77 tahun Polri lewat dinamikanya telah melalui berbagai proses penataan sistem pelayanan terbaik sebagai pengayom masyarakat dengan eksistensi informasi yang membuat masyarakat dapat lebih memahami arti seorang Polisi di mata publik meski terkadang harus lebih sabar dan progresif dalam memberikan pengertian serta pemahaman itu sendiri.

Jika kita telisik lebih dalam sinergitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Polri sudah tampak lebih signifikan rasa solidaritas dan kekompakan antar instansi yang pernah menyatu di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dibanding saat kondisi negara belum stabil pasca kemerdekaan, dilansir dari berbagai sumber, sebelumnya pada tahun 1962, angkatan perang dan institusi kepolisian disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, penyatuan komando saat itu bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan peranan masing-masing. Namun pada masa reformasi, tepatnya pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi berpisah menjadi institusi masing-masing. Di era pandemi Covid-19 tampak jelas kedua institusi tersebut menyatu dalam sinergisitas membantu dan mengajak masyarakat untuk memperkokoh stamina tubuh melalui vaksinasi yang dicanangkan pemerintah termasuk juga dalam patroli skala besar yang digelar Polri dengan tampilan eksistensi personel TNI turut andil lewat kegiatan menjaga kondusifitas kamtibmas, akan tetapi terkadang sinergitas hampir luntur hanya karena perbuatan para oknum dengan aksi provokatif yang nyaris membuat kedua institusi itu berbenturan.

Pada tahun 2021, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri telah menerapkan 15 aplikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk mengakses pelayanan polisi, maka dengan adanya 15 aplikasi tersebut, masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses pelayanan dari Polri.

Sesuai janji Polri, terkait dengan pelayanan cepat yang terukur dengan berbasis teknologi informasi, Polri telah menerapkan 15 aplikasi pelayanan publik dengan online sistem dan delivery sistem untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, hal ini disampaikan Kapolri dalam rapat dengan Komisi III DPR RI saat itu.

Adapun aplikasi yang telah diterapkan itu adalah SIM Internasional Online, SIM Nasional Presisi, Ujian Teori SIM Online, E-PPSI, E-Rikkes, dan Dumas Online System, Polri TV Radio, Samsat Digital Nasional, SKCK Online, pelayanan masyarakat, aduan SPKT, SP2HP online, Patroli Siber, Dumas Presisi, dan Propam Presisi. Selain itu Polri juga telah menerapkan layanan hotline melalui nomor 110, kedepannya, layanan hotline 110 itu akan dihubungkan dengan pusat komando atau command center agar anggota Polri yang berada di lapangan dapat dimonitor saat bergerak atas pengaduan masyarakat.

Seiring perjalanannya Polri telah melewati berbagai dinamika pahit manis menuju Polri presisi sebagai pengayom masyarakat, pada tahun 2022 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sempat menurun akibat adanya beberapa kasus oleh segelintir oknum Polisi yang mencoreng nama baik kepolisian, kasus Ferdy Sambo sempat mencuat dan membuat kepercayaan masyarakat kepada polisi menurun. Menurut survei tingkat kepercayaan publik kepada Polri pernah mencapai 87,8 persen pada tahun 2018. Namun, setelah Pilpres 2019 kepercayaan terhadap polisi menurun pada angka 72,1 persen dan kasus Ferdy Sambo membuat kepercayaan pada polisi kembali menurun ke angka 59,1 persen.

Namun akhirnya Polri mampu melewati dengan memberikan tindakan tegas melalui proses hukum tanpa memandang siapa dan bagaimana, dengan prinsip yang salah tetap salah dan harus menjalani hukuman.

Di penghujung tahun 2022, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. menegaskan bahwa Polri akan terus menunjukkan kepeduliannya dan memberikan pelayanan terbaik serta perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan, salah satunya kelompok disabilitas, hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Police Art Festival di Taman Ismail Marzuki.

Sebagaimana diketahui, kelompok rentan adalah adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya. Peranan Polri terhadap pelayanan kelompok rentan dan kaum difabel dengan menggandeng kelompok disabilitas agar publik mengetahui bahwa Polri ingin mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap kelompok disabilitas dan memberi ruang bagi mereka untuk ikut memberikan masukan kepada Polri. Kapolri juga telah memerintahkan polsek hingga Mabes Polri agar dalam setiap pelayanan kepada masyarakat harus menerapkan lingkungan ramah untuk kelompok disabilitas sesuai SOP dalam pelayanan di Polri.

Dilansir dari website resmi Polri, bahwa dalam memperbaiki proses rekrutmen anggota Polri agar semakin berkualitas, Polri telah melakukan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri, utamanya pada proses penerimaan anggota Polri dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan yaitu “BETAH” yang merupakan kepanjangan dari Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.

Dalam penjaringan pendaftar, Polri telah melakukan berbagai sosialisasi terbuka, baik melalui media massa, spanduk, baliho maupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau ke sekolah. Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka di mana seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya. Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, dan kesamaptaan dan jasmani hingga proses kelulusan semua dalam pengawasan. Sesuai mekanisme setiap Panitia Polda harus membentuk Tim Pengawas Internal yaitu terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda setempat dan Tim Pengawasan Eksternal yaitu terdiri dari Diknas, Disdukcapil, IDI, HIMPSI, Akademisi, Guru Olahraga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM, Media Massa untuk mengawasi atau menyaksikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat, terus menerus dan transparan. Diharapkan masyarakat terus menerus berperanserta dalam mengawasi setiap tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga akan terjaring anggota Polri yang berkualitas, memiliki Integritas yang tinggi dalam pekerjaan dan terpenting adalah memiliki sikap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dibalik itu semua tak nyana Polri juga harus menerima image negatif dari sekelompok masyarakat yang masih menganggap penerimaan anggota Polri rentan berbau korupsi, kolusi dan nepotisme, namun Polri sendiri telah banyak melakukan perbaikan dengan gelaran sosialisasi yang disampaikan kepada para pelajar dalam mengikuti rekrutmen Polri.

Di sisi kegiatan Polisi perbatasan, Polri dan TNI merupakan unsur terdepan menjaga keamanan di perbatasan. Untuk itu koordinasi dan sinergi terus dijalin dengan baik dalam menunjang tugas di perbatasan, sinergi yang dibangun antar-aparat diperlukan untuk membentuk fondasi yang kuat guna menjaga wilayah perbatasan dari berbagai ancaman dari luar NKRI. Terlebih ada beberapa jalur tikus atau jalan tidak resmi di perbatasan wilayah hukum, hal itu yang kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai aktivitas ilegal.

Dari segi manisnya tugas polisi perbatasan adalah terjadinya hubungan emosional yang lebih harmonis dengan warga setempat di perbatasan yang tidak terlepas dari segala aktivitas kearifan lokal yang ada, sedangkan segi pahitnya polisi perbatasan terkadang harus menerima berbagai risiko dalam mengatasi ancaman kelompok bersenjata di wilayah perbatasan.

Kegiatan pengamanan masyarakat oleh kepolisian sudah menjadi salah satu program utama Polri sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dengan senantiasa memberikan suasana aman dan nyaman di setiap saat serta setiap waktu sehingga aktivitas masyarakat baik di pagelaran acara, penerimaan bantuan, arus lalulintas dan keamanan di luar rumah serta berbagai aktivitas lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat berjalan lancar aman dan kondusif, sejumlah masyarakat juga menyampaikan apresiasi kepada kepolisian dengan kinerjanya yang mengutamakan kepentingan masyarakat dibalik juga adanya sekelompok oknum yang mengatakan apa yang dibuat personel kepolisian hanya bentuk pencitraan institusi.

Beranjak dari berbagai opini publik melalui pro-kontra, Polri sendiri terus berbenah diri dengan tujuan semata-mata mengayomi masyarakat menuju Polri yang presisi, tahun depan adalah tahun politik, pekerjaan rumah (PR) Polri semakin nyata dalam peran serta mengawal maupun mengawasi segala aktivitas yang berkaitan dengan pemilihan umum serentak, tujuan nyata dalam negara demokrasi sudah barang tentu ingin mendapatkan pimpinan dan wakil rakyat sesuai pilihan dan idaman masyarakat yang layak menjadi contoh teladan bagi masyarakat itu sendiri, kampanye pemilu damai harus bergulir agar tidak terjadi perpecahan di tubuh anak bangsa dengan membumihanguskan segala bentuk kampanye hitam (black champaign), di ultahnya yang ke-77, Polri mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia berdemokrasi secara sehat dan cerdas, mari bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dengan segala karakter yang ada tanpa memandang suku, ras dan agama.

(***)

Manajemen Indometro.id mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-77 menuju Polri  yang Presisi.