KPK Tetapkan Empat Tersangka OTT Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Labuhanbatu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tetapkan 4 tersangka dari 10 orang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di amankan di Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara atas dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Gedung KPK Jl. Kuningan Persada No.Kav 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jum’at (12/1/2024)
KPK memaparkan dari 10 orang yang terjaring OTT, Tim anti rasuah tersebut resmi menetapkan 4 tersangka Yakni EAR, RSR, HEH, SS
” Setelah melalui proses panjang 1×24 Jam, KPK telah menentukan sikap dari tangkap tangan di maksud dari gelar perkara expose dan menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka.” ujar Ali Fikri
Menurutnya, Pihak KPK juga melakukan penahanan yang selengkapnya akan di sampaikan Pimpinan oleh Pak Nurul Gufron, ucapnya.
Kemudian Nurul Gufron dalam pemaparan nya mengatakan bahwa operasi senyap yang di lakukan KPK sudah lama di lakukan dan akhirnya terealisasi OTT tersebut di awal januari
” Hari ini 12 Januari 2024, KPK mengumumkan penahanan para tersangka atas kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.” ujar Gufron mengawali pembicaraan
Tim KPK telah mengamankan 10 orang di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, pihak pihak yang telah kami amankan sebagai berikut :
1. EAR (Bupati Labuhanbatu)
2. RSR (Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu)
3. HEH (Kadis PUPR Kabupaten Labuhanbatu)
4. MHR (Kadis Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu)
5. SS Alias ABE ( Swasta)
6. ES Alias Asiong ( Swasta)
7. AK (Swasta )
8. SS (ASN Pemkab Labuhanbatu)
9. EB ( Staf RSR)
10. TR (Swasta)
Adapun kronologi kata Gufron, dari tangkap tangan tersebut berawal laporan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya berupa mengkondisikan pemenangan proyek di Kabupaten Labuhanbatu untuk kontraktor atau rekaman rekaman tertentu yang menyepakati
” Malam, pada hari kamis (11/1/24) tim KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening Bank ke salah seorang kepercayaan saudara EAR. Jadi, prosesnya ada yang tunai ada juga melalui transfer.” ucapnya
Berdasarkan informasi tersebut tim KPK langsung melakukan tindakan mendekati lokasi tersebut serta berpencar untuk mengamankan para pihak yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Labuhanbatu
” Kemudian, turut di amankan dalam kegiatan tangkap tangan ini sejumlah uang sekitar 551 juta rupiah sebagai bagian dugaan penerimaan sementara ini yang kami sepakati, kami temukan sekitar 1,7 M.” jelasnya.
Selanjutnya, para pihak yang di amankan beserta barang bukti dimaksud di bawa ke gedung KPK untuk di lakukan permintaan keterangan.
” Atas laporan dan pengaduan masyarakat tersebut kepada KPk, yang kemudian kami tindak lanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan disertai informasi sehingga dalam proses pemeriksaan dan telah di lakukan pembahasan expose di kedeputian maupun pimpinan.” imbuhnya.
Sehingga, perkara ini kami sepakati naik ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti. Sehingga kamipun menetapkan para tersangka dalam kegiatan tertangkap tangan ini pertama saudara EAR (Bupati Labuhanbatu) kedua RSR (Anggota DPRD Labuhanbatu), ketiga saudara ES (Swasta ), keempat saudara FS (Swasta )
Konstruksi perkara ini:
Sebagaimana kita ketahui salah satu Kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu menganggarkan pendapatan dan belanja untuk tahun 2023 dengan rincian anggaran pendapatan sebesar 1,4 Triliun dan anggaran belanja juga sebesar 1, 4 Triliun.
” Sedangkan untuk APBD untuk tahun 2024 dengan rincian anggaran berbeda sekitar 32 Milyar” terang Gufron.
Berdasarkan anggaran tersebut EAR selaku Bupati Labuhanbatu kemudian melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di SKPD Pemkab Labuhanbatu
Proyek yang menjadi atensi saudara EAR di antaranya pada Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan khusus untuk Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat, Sei Berimbang (Panai Hilir), peningkatan jalan Sei Tampang sampai ke Sidomakmur (Bilah Hilir), atau Kecamatan Panai Hulu, dengan besaran nilai kedua proyek tersebut sebesar 19,9 Milyar
” Saudara RSR di tunjuk oleh EAR sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.” tutur Gufron.
Besaran yang dalam bentuk Fee yang di persyaratan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5-15 % dari besaran anggaran proyek
Untuk dua proyek di Dinas PUPR dimaksud kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan sebagai pekerja yakni saudara ES dan Saudara FS
Lanjut, pada sekitar Desember 2023 EAR melalui orang kepercayaannya yaitu saudara RSR selanjutnya meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan.
” Jadi, para kontraktor yang telah di kondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR
Sistemnya ada yang IJon dan ada yang kemudian di akhir. Penyerahan uang dari saudara FS dan ES pada saudara RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening Bank atasnama RSR dan juga melalui penyerahan tunai.” sambungnya.
Sebagai bukti permulaan besaran uang yang di terima EAR melalui RSR sejumlah sekitar 551 juta (uang muka) sebagai satu kesatuan dari 1, 7 Milyar.
” KPK masih menelusuri adanya pihak pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang kepada EAR melalui RSR.” tandasnya.
Selain itu KPK terus terbuka untuk melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan korupsi lain dalam penanganan perkara ini kedepannya.
Jadi, semula kasus ini berawal dari penerimaan hadiah atau suap. tetapi suapnya dalam suap pengadaan barang dan jasa.
Oleh karena itu kami tentu kemudian akan terus mendalami dugaan dugaan perbuatan ikutannya.
Karena suap dalam PBJ tentu di dalamnya pasti ada rekayasa rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa yang memungkinkan kemudian kami masuk kepada pasal 2, dan pasal 3, PBJ nya
Jadi, masih terkait proses penyidikan kebutuhan ini, tim penyidik kemudian melakukan penahanan kepada tersangka EAR, RSR, FS dan ES masing masing untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini mulai tanggal 12-31 Januari 2024 di Rutan KPK, sebutnya.
Tersangka Saudara FS dan ES sebagai pemberi di sangkakan telah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 undang undang nomor 31 tahun 1999 junto 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Sedangkan tersangka saudara EAR dan saudara RSR sebagai penerima di Sangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang undang nomor 31 tahun 1999 junto 2021 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Posting Komentar