Polemik PDAM Tirta Tawar, DPRK Aceh Tengah Rapat Oerdana
Takengon, Indometro.id -
Anggota DPRK Aceh Tengah yang baru saja dilantik pada 26 Agustus 2024 menggelar rapat perdana pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRK tersebut membahas isu krusial terkait polemik yang melanda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar.
Pembahasan ini dilakukan dalam rangka menyikapi aksi demo yang digelar Aliansi Mahasiswa Aceh Tengah (AMAT) pada 27 Agustus 2024 lalu.
Salah satu isi tuntutan nya adalah DPRK didesak melakukan evaluasi terhadap Direktur PDAM Tirta Tawar.
Rapat ini dihadiri oleh 21 Anggota DPRK Aceh Tengah. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRK sementara Fitriana Mugie didampingi Amiruddin selaku Wakil Ketua sementara.
Agenda utama dalam pertemuan ini adalah mendalami masalah-masalah yang menjadi hambatan operasional PDAM Tirta Tawar yang telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Anggota DPRK melayangkan pandangan kritis mengenai pengelolaan PDAM Tirta Tawar, termasuk efisiensi manajemen serta keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan air bersih.
Ketua sementara DPRK, Fitriana Mugie, menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan tepat terhadap masalah ini.
"PDAM Tirta Tawar adalah aset penting bagi masyarakat Aceh Tengah. Kita harus memastikan bahwa perusahaan ini dikelola dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang optimal," kata Kader Partai Golkar ini.Rapat tersebut turut dilakukan usai shalat Jum'at.
Namun, pihak DPRK berharap dihadiri oleh Sekda selaku Komisaris Utama bank BPRS Renggali Gayo, sehingga dilakukan penjadwalan ulang Dengan menghadirkan nama yang dimaksud dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Direktur PDAM, Hidayat, Kepala BPKK, Arslan, Kabag Hukum, Abshar mewakili PLH Sekda, Kabag Ekonomi, Iid Fitrasani dan Kepala Inspektorat. (*)
Posting Komentar