Salah satu yang menjadi sorotan, yakni temuan dana desa digunakan untuk bermain judi online.
Yandri mengatakan, ada pula dana desa yang digunakan untuk kepentingan lain, seperti website fiktif. Oleh karena itu, Yandri meminta Kejaksaan mendalami sejumlah dugaan penyimpangan dana desa tersebut.
BUTUH BANTUAN HUKUM ?
.png)
"Tadi kami juga bicarakan minta ini disupervisi atau didalami oleh pihak kejaksaan sehingga ada efek jera para oknum kepala desa itu tidak mengulangi dan yang belum melakukan itu jangan sampai melakukan," kata Yandri di Kejagung, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Yandri Susanto menuturkan, dalam 10 tahun terakhir, total dana desa mencapai Rp610 triliun. Khusus untuk tahun 2025, dana desa berjumlah sekitar Rp71 triliun.
Mengingat besarnya jumlah dana desa, Mendes menilai perlu adanya kolaborasi dengan aparat penegak hukum agar tidak terjadi kebocoran. Hal ini dilakukan mengingat Kemendes PDT hanya bisa mengevaluasi penggunaan dana desa, sementara urusan proses hukum atas dugaan itu, selanjutnya diserahkan kepada pihak berwenang.
“Inti pokoknya, kami mohon support (dukungan) semua aparat penegak hukum karena bagaimanapun kami hanya bisa menyampaikan temuan-temuan, tapi yang bisa memproses atau mendalami fakta-fakta itu adalah aparat,” kata Mendes.
Merespons hal itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kejaksaan siap melakukan penindakan jika ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana desa.
"Pada dasarnya pendampingan-pendampingan ini full (penuh) kita kerjakan dan baik dari segi preventif maupun represif. Jadi, kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran; dan kalau ada kebocoran, akan kita tindak. Itu yang akan kita lakukan," kata Jaksa Agung. **
Posting Komentar untuk "Temui Jaksa Agung, Mendes Minta Penggunaan Dana Desa Diawasi"